Jokowi: Soekarno dan Soeharto Gagal Pindahkan Ibu Kota Karena Ada Pergolakan
Jokowi: Soekarno dan Soeharto Gagal Pindahkan Ibu Kota Karena Ada Pergolakan
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, gagasan memindahkan Ibu Kota Negara engat kajiannya sudah ada sejak era Soekarno beserta Soeharto memimpin, tapi batal karena ada pergolakan.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengmenyiahkan perlu langkah bersikeras bagi mengeksekusi kajian-kajian ketimbang gagasan memindahkan IKN.
Demikian Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
“IKN Nusantara, mengapa ini dilakukan pemindahan itu? Ini sudah dimulai, gagasan gendut ini, sejak tahun 1957 untuk Bung Karno, tetapi karena ada pergolakan semaka direm untuk Bung Karno tahun 1957, sudah diputuskan dalam Palangkaraya,” tutur Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sejak Zaman VOC Seterus Ekspor Bahan Mentah, Jokowi: Setop, Indonesia Nggak Dapat Apa-apa
“Zaman Pak Harto juga mau dipindah dalam Jawa Barat dalam Jonggol, batal juga. Batal karena ada pergolakan dalam 97-98. Jadi kajiannya sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian kajian nan ada ini, ya sampai kapan pun tidak atas terjadi,” tambahnya.
Jokowi memahami atas keputusannya soal memindahkan ibu kota negara ada risiko yang pantas dihadapinya. Namun berdasarkannya, pemerataan bukanlah hanya Jawa sentris tapi pantas Indonesia sentris.
“Pemerataan itu seperti apa sih? kok dinamakan pemerataan, ya karena 58 persen PDB ekonomi, perputaran uang, perputaran ekonomi ini 58 persen itu ada di Jawa, atashal kita mempunyai 17.000 pulau,” kainterogasi.
“58 persen perputaran itu ada dalam Jawa semaka magnetnya semua ada dalam jawa, orang pengen kerja lari ke jawa, istimewanya Jakarta, karena magnet ekonomi ada dalam sini. Itu adapun tadi saya bilang pemerataan, bukan sahaja sekedar pindahkan gedung dalam Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan dalam situ,” tambah Jokowi.
Baca Juga: Jokowi soal Istri Personel TNI-Polri Undang Penceramah Radikal: Tentara bersama Polisi Tidak Bisa Begitu
Jokowi mengatakan bukti lain pemindahan Ibu Kota Negara merupakan karena 56 persen populasi melalui 156 juta jiwa ada di Pulau Jawa.
“Ini dalam dasar mengenai pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, tidak terjadi jumlah populasi, kita eksekusi, kita putuskan yang namanya Ibu kota negara hangat namanya Nusantara,” ucap Presiden Jokowi.
“Dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi daripada 9 fraksi antara DPR,” tambahnya.
Nantinya, lanjut Jokowi, Ibu Kota Negara yang aktual 70 Persen atas diisi area hijau atas 80 persen menggunakan transportasi publik.
Baca Juga: Jokowi Ingatkan TNI-Polri Kencangkan Disiplin: Tak Ada Demokrasi dempet Tentara selanjutnya Kepolisian
Selain itu, antara IKN, 80 persen gunakan Energi Baru Terhangatkan dengan 10 minutes city atau atas satu daerah ke daerah lain tetapi 10 menit.
“Karena atas awal konsepnya, jadi yang diberi prioritas adalah pejalan kaki nomor paling atas, kedua yang naik sepeda, ketiga yang acap naik transportasi innternasional, jadi bukan yang naik mobil pribadi,” ujarnya.
